Pemerintah

Bontang Inisiator Perjuangan Dana Bagi Hasil Pengolah Migas

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (jilbab pink) abadikan moment bersama para peserta diskusi panel (foto: laksono/pktv)

Jakarta. Dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Morniaeni, Diskusi Panel dan Rapat Koordinasi Daerah Pengolahan Minyak dan Gas (Migas) se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel OASIS Jakarta, pada Selasa (22/10/2019) berlangsung dengan lancar.

Kegiatan yang diikuti oleh 11 daerah pengolah migas ini, kembali memperjuangkan hak dana pengolahan Migas yang seharusnya bisa didapatkan daerah. Perjuangan dana pengolah ini sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2017 di Balikpapan tetapi dianggap belum berhasil sehingga saat ini ke 11 daerah pengolah Migas kembali bertemu untuk memperjuangkan hal tersebut.

Pertemuan dilakukan kembali karena dirasa masih belum ada solusi yang riil dari ketidakadilan terhadap daerah pengolah Migas hingga saat ini. Salah satu yang dibahas adalah revisi terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Daerah, dimana dari 101 pasal yang ada di dalamnya, tidak satupun yang menguntungkan daerah pengolah Migas. Terutama pasal yang membagi hasil Migas, dimana untuk pusat 70% sementara daerah pengolah hanya mendapat 30%.

Dihadirkan 2 orang narasumber pada diskusi panel dalam Rakor tersebut, yaitu Praktisi Migas Iwan Ratna dan Praktisi Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) DR. Aji Sofyan Effendi SE. Msi. CRMP. Sementara itu Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang merupakan penggagas Forum Daerah Pengolah Migas, berharap semua daerah pengolah Migas dapat bersatu dalam memperjuangakan dana bagi hasil.

“Alasan yang sangat mendukung dalam perjuangan ini adalah dampak yang sama yang dirasakan masyarakat terhadap daerah penghasil adalah sama. Masyarakat daerah pengolah Migas harus merasakan dampak positif dari pengelolaanya”, ungkapnya.

Selanjutnya hasil Rakor yang dihadiri 11 kabupaten kota tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Keuangan RI.

Laporan: Teguh

Click to comment
To Top