Pemerintah

Walikota Bontang Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2017

Penyampaian LKPJ Walikota Bontang (Foto: Humas Pemkot)

Bontang. Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017, melalui paripurna ke-8 masa sidang kedua DPRD Kota Bontang, dipimpin langsung Ketua DPRD Nursalam. Rabu, 14 Maret 2018.

Hal ini merupakan pelaksanaan tahun kedua tugas dan tanggungjawab Walikota Neni Moerniaeni bersama Wakil Walikota Basri Rase, sebagai kewajiban konstitusional kepala daerah.

Dikatakan Neni Moerniaeni, kebijakan pembangunan Kota Bontang tahun 2017 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan menetapkan 16 prioritas pembangunan. Diantaranya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penataan permukiman infrastruktur wilayah, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Ia memaparkan, sepanjang tahun 2017 pemkot Bontang telah melaksanakan 28 urusan pemerintahan, mencakup 23 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. Dijabarkan dalam 175 program dan 772 kegiatan.

Sementara untuk program dan kegiatan wajib, meliputi 155 program dan 721 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp558,98 Miliar. Dan realisasi anggran Rp481,09 miliar.

“Sedangkan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam urusan pilihan, meliputi 20 program dan 51 kegiatan. Dengan alokasi anggaran Rp23,19 Miliar dan realisasi Rp15,95 Miliar,” papar Neni.

Paripurna kali ini pun diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan, diantaranya Sekretaris Komisi 1 Yandri Dasa, yang menyinggung terkait permasalahan galian pipa jargas, kenakalan remaja, hingga insentif pegawai puskesmas.

Interupsi juga datang dari anggota komisi 1 Setiyoko Waluyo, terkait persoalan peningkatan keamanan di pulau Beras Basah, hingga permintaan kenaikan gaji pegawai honorer dan TPP PNS.

Tidak ketinggalan, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Bakhtiar Wakkang, juga mempertanyakan upah pungut bagi pejabat daerah yang sudah tidak ada lagi sejak dua tahun terakhir.

Menindaklanjuti penyampaian, DPRD Bontang langsung menggelar rapat internal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota tahun anggaran 2017.(*)

 

Laporan: Sary | Faisal

Click to comment
To Top