Parlemen

Ubayya Usul Aturan Cuti Kampanye Dewan Bisa Dikaji Ulang

Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan (Foto: Faisal)

Bontang. Aturan yang mewajibkan anggota DPRD untuk cuti saat melakukan kampanye Pilkada serentak 2018, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017, mendapat tanggapan anggota DPRD Bontang.

Seperti halnya Ubayya Bengawan, yang meminta agar aturan tersebut bisa dikaji ulang. Sebab aturan tersebut kata dia, bertentangan dengan kodrat anggota DPRD yang lahir dari produk politik, namun justru dibatasi untuk berpolitik.

Kewajiban pengajuan cuti bagi anggota dewan dinilai politikus Partai Demokrat ini, menghambat jalannya pesta demokrasi, yang seharusnya melibatkan banyak orang.

Dikatakannya, kampanye yang seharusnya bisa berjalan dalam keseharian anggota DPRD, sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih tidak bisa dilakukan tanpa cuti terlebih dulu. Baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke masyarakat.

“Kalau seperti ini, angka Golput dikhawatirkan bisa tinggi. Sebab anggota DPRD ini kan produk politik, jadi harusnya tanpa ada pembatasan itu (cuti) tetap dibolehkan sosialisasi di masa kampanye. Tidak sama seperti PNS ataupun TNI/Polri yang memang harus netral,” ujar Ubayya.

Menanggapi itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bontang, Agus Susanto, menyebut jika usulan revisi pembatasan masa kampanye oleh anggota DPRD akan sulit dilakukan, mengingat atura tersebut jelas tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2017, hasil konsultasi bersama DPR RI.

Agus pun mengimbau agar anggota DPRD dapat menghormati setiap aturan yang ada, terlebih mekanisme cuti kampanye bagi anggota DPRD terbilang cukup mudah.

“Untuk anggota DPRD hanya mengajukan cuti ke Ketua DPRD. Sedangkan bagi Ketua DPRD mengajukan cuti kampanye ke Gubernur,” katanya.

Sekedar informasi, mekanisme kampanye bagi pejabat publik seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, serta anggota DPRD Provinsi/Kota. Diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 pasal 63, dimana pejabat publik yang akan berkampanye wajib mengajukan izin cuti.

Salinan surat izin yang telah disetujui Ketua DPRD atau Gubernur, harus diserahkan paling lambat tiga hari sebelum kegiatan kampanye berlangsung.(*)

 

Laporan: Sary | Faisal

Click to comment
To Top