Parlemen

Terkesan Diskriminatif, DPRD Minta Perwali Gaji Pegawai Mes Jakarta Dikaji Ulang

Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris (Foto: Aris)

Bontang. Adanya peraturan walikota (perwali) tentang besaran gaji tenaga honorer Bontang yang bertugas di Mes Pemkot Kompleks Cempaka Putih Jakarta Pusat, senilai Rp2.500.000, perbulan. Diminta Komisi I DPRD Bontang kembali dikaji ulang, meski sudah mulai berjalan sejak sebulan yang lalu.

Sebab Komisi I khawatir kebijakan pemerintah ini dapat menimbulkan permasalahan serius dikemudian hari. Terutama kebijakan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi tenaga honorer di kota Bontang, yang hanya memperoleh gaji hanya Rp1.000.000 – Rp1.150.000, perbulan.

“Makanya kami menilai kebijakan walikota ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sesama pegawai honorer. Terlebih sejak tahun lalu pegawai non pns menerima kebijakan pemerintah untuk mengurangi pendapatan. Tapi kini malah ada Perwali pengecualian bagi pegawai di Mes Jakarta,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris.

Senada, anggota komisi 1 DPRD Bontang Bilher Hutahaean, turut meminta perlakuan pemerintah terhadap pegawai non-pns sama rata. Sebab kebijakan pemberlakuan pendapatan berbeda bagi pegawai non Pns, menurutnya tidak bisa dibenarkan. Mengingat status dan porsi kerja yang sama.

“Jika pemerintah tetap ingin memberlakukan kebijakan tersebut, maka sebaiknya menunjuk pihak ketiga untuk mengelola mes di Jakarta,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bontang menerbitkan Perwali yang mengatur tentang besaran gaji tenaga honorer yang bertugas di mes Jakarta senilai Rp 2.500.000. Hal tersebut terungkap saat komisi 1 menggelar rapat kerja bersama pemerintah, terkait status tenaga non pns dilingkup Pemkot Bontang, Senin 29 Mei 2017. (*)

 

Laporan: Sary & Aris

Click to comment
To Top