Parlemen

Tak Hanya Mobil Dinas, Rujab Baru untuk Ketua DPRD Juga Disiapkan, Anggarannya Rp3,5 Miliar

Rumah Jabatan Ketua DPRD Bontang, yang disebut sudah tak representatif. (Foto: Faisal)

Bontang. Fasilitas baru bagi Ketua DPRD Bontang ternyata tak hanya sebatas mobil dinas, yang dianggarkan senilai Rp1,5 Miliar. Namun juga rumah jabatan (Rujab) yang kini tengah dalam perencanaan pembangunan, dengan anggaran mencapai Rp3,5 Miliar.

Hal ini pun diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Bontang Sabriansyah, yang menyebut nominal pembangunan rujab telah disiapkan pihaknya sesuai usulan Pimpinan dan Anggota DPRD Bontang.

Sama halnya dengan mobil dinas, alasan pembangunan rujab baru bagi Ketua DPRD, kata dia, karena rumah jabatan saat ini yang berlokasi di depan Plaza Taman (Ramayana) atau samping Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) itu, juga dinilai sudah tidak representatif. Dan telah digunakan sejak Bontang masih berstatus Kota Administratif.

“Nantinya rujab tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah, sebagai aset daerah,” ujar Sabriansyah saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara lokasi pembangunan rujab baru, rencananya akan bersebelahan dengan rumah jabatan Wakil Walikota Bontang, di Jl Awang Long Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Dan rujab lama Ketua DPRD tersebut pun direncanakan sebagai rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang.

“Yang jelas ini masih dalam perencanaan, sesuai usulan dewan kepada Pemerintah Kota,” lanjut Sabri.

Namun demikian, dirinya mengaku akan bersikap hati-hati guna menghindari kemungkinan adanya pelanggaran hukum pada proyek tersebut di kemudian hari. Serta berencana untuk melibatkan tenaga ahli dan teknik.

Baca Juga: 1,5 Miliar Rupiah Untuk Mobil Dinas Baru Ketua Dewan

Berkaca dari proyek eskalator DPRD yang menjerat Mantan Sekretaris DPRD Fahmi Rizal, diakui Sabri pihaknya akan lebih selektif menyikapi proyek yang dijalankan.

“Kami akan memastikan setiap proyek yang ada di DPRD wajib melewati tahapan prosedural, sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Keterlibatan tenaga ahli dan teknik khusunya akan dilakukan bagi proyek yang bersifat krusial, fundamental, dan menelan anggaran yang cukup besar.

“Nanti tenaga ahli wajib mengawal dan melaporkan progress proyek yang ditangani. Minimal setiap satu bulan sekali,” pungkasnya.(*)

 

Laporan: Sary | Faisal

Click to comment
To Top