Bessai Berinta

Sebut Banyak Kegiatan Tidak Pro Rakyat, Fraksi PKB Bersama PPP dan PDI-P Hindari Media

reaksi ketua dan sektretaris fraksi pkb bersama ppp dan pdi-p saat ditanya soal kegiatan yang tidak pro rakyat (foto: tim liputan pktv)

Bontang. Koalisi Fraksi Gabungan antara PKB, PPP, dan PDI Perjuangan (PDI-P) atau yang kerap disebut fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P, menyampaikan berbagai catatan penting kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang saat Rapat Paripurna Pengesahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2020, yang digelar pada Selasa (26/11/2019).

Salah satu catatan penting yang dilayangkan oleh fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P ke Pemkot Bontang tersebut , yakni soal banyaknya kegiatan di beberapa perangkat daerah yang tidak pro rakyat hingga melenceng dari tujuan.

Namun saat Tim Liputan PKTV berusaha untuk mengkonfirmasi lebih jauh soal catatan fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P tersebut. Baik ketua, sekretaris, maupun anggota fraksi nampak seolah menghindar.

Bermula dari anggota fraksi yang juga Wakil Ketua Dprd Bontang Junaidi. Saat ditemui usai rapat paripurna, Junaidi menolak untuk diwawancarai lantaran mengaku sudah ditunggu oleh tamunya sejak tadi.

Setelahnya, Tim Liputan PKTV di lapangan kembali mencoba untuk meminta konfirmasi lebih jauh kepada ketua dan sekretaris fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P, yakni Sitti Yara dan Abdul Haris.

Namun saat Tim Liputan PKTV melontarkan pertanyaan, kedua anggota DPRD ini justru nampak terdiam sesaat sembari memandang satu sama lain, sebelum akhirnya Sitti Yara meminta Tim Liputan PKTV untuk melanjutkan wawancara di Ruang Kerja Fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P.

Sementara itu, setelah Tim Liputan PKTV bersama dengan beberapa awak media lainnya menunggu di ruangan yang telah ditentukan selama setengah jam lamanya, Sitti Yara bersama anggota fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P lainnya justru tidak kunjung datang, hingga awak media memutuskan untuk membubarkan diri.

Selain menyinggung terkait kinerja beberapa perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA), pada penyampaiannya fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P juga menegaskan terkait sikap fraksi, yang tidak akan bertanggungjawab jika terjadi perubahan Perda APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 selain Raperda APBD yang disetujui ini.

Laporan: Tim Liputan PKTV

Click to comment
To Top