Pemerintah

Mulai September 2018, Kewenangan PPI Bontang Diambil Alih Provinsi

Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Petrijansyah (Foto: Yuli)
Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Petrijansyah (Foto: Yuli)

Bontang. Terhitung September 2018, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau yang kini berada di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Bontang akan diambil alih Pemerintah Provinsi Kaltim.

Diungkapkan Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Petrijansyah, pada koordinasi bersama DKPPP Bontang. Pengalihan kewenangan mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Didalamnya mencakup pengalihan pendanaan, sarana, hingga prasarana. Meski saat ini diakuinya masih menemui sejumlah kendala, salah satunya defisit anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Maka dari itu paling lambat target peralihan kewenangan dapat terlaksana September 2018 mendatang,” ujarnya.

Senada Kepala Bidang Aset BPKD Bontang Tasroni, mengungkapkan meski kewenangan dan pengelolaan PPI Tanjung Limau diambil alih provinsi, namun untuk pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih berada di tangan DKPPP Bontang.

Sementara Kepala DKPPP Bontang Aji Erlinawati, menyebut pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. Ia pun meminta agar pengelolaan dan pelayanan TPI akan terus berjalan semestinya, dan didukung operasional dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Sebab nanti hal ini akan menjadi bagian dari sinergi antara Pemkot Bontang dengan provinsi,” katanya.

Guna percepatan realisasi peralihan kewenangan tersebut, juga dilakukan inventarisasi dan verifikasi aset PPI Tanjung Limau Bontang. Rakor ini turut dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, jajaran Dinas Kelautan Perikanan Kaltim, dan Kepala UPT TPI Tanjung Limau. (*)

 

Laporan: Yulianti Basri

Click to comment
To Top