Suasana mediasi PT BBM bersama karyawan difasilitasi Komisi I DPRD Bontang (Foto: Aris)
Parlemen Topik

Mediasi, DPRD Minta Eks Karyawan PT BBM Dipekerjakan Kembali

Bontang. Menyikapi permasalahan antara karyawan cleaning service yang bertugas di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bontang dengan PT Bumi Bangkirai Mandiri (BBM) selaku perusahaan yang menaungi, Komisi 1 DPRD Bontang menggelar rapat mediasi dengan mempertemukan kembali antara kedua belah pihak bersama pemerintah melalui instansi terkait. Rabu 31 Mei 2017.

Mediasi sebagai buntut tuntutan 44 karyawan PT BBM yang menilai perusahaan melakukan PHK secara sepihak, ditambah juga belum membayar gaji karyawan selama empat bulan terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD menyarankan agar perusahaan kembali merekrut ke-44 karyawan yang telah diberhentikan tersebut, mengingat opsi pemutusan hubungan kerja harus disertai dengan uang pesangon.

“Namun lantaran dokumen kontrak tidak mencantumkan anggaran untuk pesangon, maka kebijakan pemutusan hubungan kerja tak dapat dilakukan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Agus Haris.

Senada, Wakil Ketua Komisi 1 Bilher Hutahaean, pun meminta agar usulan perekrutan kembali karyawan harus sesuai dengan mekanisme kontrak kerja. Sebab jika tidak, maka akan berpotensi menjadi temuan hukum yang berakibat pada sanksi pidana bagi kedua belah pihak. Yakni pemerintah selaku penyedia kerja dan perusahaan selaku pemenang tender.

“Kami minta ini bisa menjadi perhatian bagi kedua pihak,” katanya.

Sementara Direktur PT BBM Ahmad Faisal, tetap bersikukuh dan menolak usulan komisi 1 untuk kembali mempekerjakan 44 mantan karyawan yang telah diberhentikan tersebut. Hal itu menurutnya berpegang pada dokumen surat perintah kerja (spk) dari penyedia kerja, yang mengakomodir sebanyak 86 karyawan dari total 130 karyawan yang ada.

“Kami menghargai masukan dari Komisi 1 Dprd, namun kami tetap berpegang pada dokumen surat perintah kerja (SPK) dari penyedia kerja yakni Pemkot Bontang yang hanya mengakomodir 86 karyawan saja,” ungkapnya.

Selain itu kata Ahmad Faisal, pertimbangan untuk tidak mengakomodir 44 karyawan lamanya tersebut, lantaran tidak ingin menyalahi aturan kerja. Dimana pihaknya tidak bisa membayar gaji para karyawan di bawah upah minimun kerja (UMK), seperti pada tahun sebelumnya jika kerjasama terus berlanjut.

Baca Juga: Tuntutan Tak Diakomodir, Eks Karyawan PT BBM Akan Demo Lanjutan

Apalagi tahun sebelumnya PT BBM terpaksa membagi dua jam kerja karyawan, guna mensiasati kelebihan anggaran belanja gaji. Akibat kelebihan karyawan dari total yang harusnya diakomodir oleh penyedia kerja.

“Namun begitu kami tetap terima usulan ini, untuk kami komunikasikan dan koordinasi bersama Pemerintah Kota guna mencari solusi terbaik,” terangnya.(*)

 

Laporan: Sary & Aris