Berita Kota

KPP Pratama Edukasi PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Hotel dan Restoran

Bimtek KPP Pratama Bontang Bagi Pelaku Usaha Hotel dan Restoran (Foto: Faisal)
Bimtek KPP Pratama Bontang Bagi Pelaku Usaha Hotel dan Restoran (Foto: Faisal)

Bontang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang terus berupaya bersinergi dengan Pemerintah Kota Bontang, salah satunya melalui bimbingan teknis perpajakan kepada pengusaha hotel, penginapan dan restoran se- Kota Bontang. Kamis, 9 Agustus 2018.

Bimbingan tersebut membahas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018, dihadiri 35 pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bontang.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta, mengenai kewajiban perpajakan. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara kewajiban pajak pusat dan pajak daerah.

Pokok perubahan PP 23 tahun 2018 meliputi penurunan tarif PPH final bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari peredaran usaha, dan wajib pajak dapat mengikuti tarif dengan skema final 0,5 persen atau menggunakan skema normal yang mengacu pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Dikatakan Kepala KPP Pratama Bontang Windu Kumoro, penurunan tarif bertujuan mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, dengan memberikan kemudahan dan kesedarhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Penurunan tarif PPH final menjadi 0,5 persen juga dimaksudkan agar pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, dalam mengembangkan usaha dan investasi,” ujar dia.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang Amiluddin, memberi apresiasi KPP Pratama dengan terus berupaya menjalin sinergi bersama pemerintah kota.

“Dengan upaya ini, dapat mendorong peningkatkan Pendapatan Asli Daerah disamping memajukan sektor UMKM,” kata Amiluddin.

Senda, Perwakilan PHIR Bontang Sutikno, pun mengaku antusias dengan kegiatan ini, mengingat penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen dinilai meringankan pelaku usaha yang ada di Bontang, khususnya pada kondisi perekonomian yang lesu seperti saat ini.

“Kami berharap, ada lagi kebijakan yang bisa meringankan pelaku usaha. Agar lebih mendorong daya saing khususnya pada sektor perhotelan dan restoran,” harap dia. (*)

 

Laporan: Faisal

Click to comment
To Top