Berita Kota

Harapkan Ketersediaan Pangan Baik, DKP3 Bontang Gelar Rakor

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Bersama Dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltim dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kaltim (foto: yahya/pktv)

Bontang. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang, menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Bersama Dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan tujuan untuk mengetahui capaian dan realisasi ketahanan pangan yang ada di Bontang.

Rakor dan konsolidasi yang digelar pada Senin (11/11/2019) di Auiditorium Taman Tiga Dimensi. Dihadiri lansung oleh Ketua Kelompok Kerja Dewan Ketahan Pangan (DKP) Provinsi Kaltim bersama kepala bidang ketersediaan distribusi pangan dinas pangan, tanaman pangan, dan holtikultura Provinsi Kaltim.

Dalam laporannya, Kepala Dinas (Kadis) DKP3 Aji Erlinawati mengatakan, rakor dan konsolidasi tersebut bertujuan untuk membentuk kebijakan, sinergitas, dan peran setiap instansi dalam merumuskan program ketahanan pangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Erlinawati menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bontang.

“Dengan rakor ini diharapkan terjadinya percepatan ketahanan pangan, terhadap aspek ketersedian cadangan pangan, aspek distribusi dan akses pangan hingga tingkat rumah tangga, aspek penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, penanganan rawan pangan pada masyarakat serta peningkatan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan sesuai dengan Visi Misi Kota Bontang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat membuka rakor mengatakan, pemenuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang yang harus dipenuhi sebagai tugas dari pemerintah.

“Oleh karenanya hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak–hak masyarakat sesuai dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, bergizi, dan seimbang,” jelasnya.

Dengan rakor tersebut, diharapkan ketersediaan pangan baik tingkat nasional maupun daerah terkhusus Kota Bontang dapat merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan budaya lokal.

Laporan: Yahya

Click to comment
To Top