Komisi 3 DPRD bersama Pemerintah saat meninjau lokasi penebangan mangrove di Teluk Kadere (Foto: Aris)
Parlemen Topik

Graha Power Kembali Tebang Mangrove, DPRD Akan Bawa ke Provinsi

Bontang. Komisi 3 DPRD Bontang kembali dibuat gerah akan sikap PT Graha Power Kaltim (GPK), dalam proses pembangunan pembangkit listrik di Teluk Kadere Kelurahan Bontang Lestari.

Pasalnya, saat inpeksi mendadak (sidak) yang digelar Selasa (5/12) masih ditemukan adanya aktivitas kawasan mangrove di pengerjaan tersebut, dan belum memiliki izin dari instansi terkait.

Ketua Komisi 3 DPRD Bontang Rustam Hs, dalam kesempatan itu mengaku pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, terkait adanya aktivitas penebangan mangrove di proyek PLTU tersebut. Termasuk belum adanya surat tembusan lintas SKPD yang diterima DPRD, untuk aktivitas yang dilakukan.

Dirinya pun mengaku gerah akan sikap PT Graha Power Kaltim, dan mengancam akan mendisposisi dan menutup peroyek tersebut.

“Kami dalam waktu dekat akan ke provinsi untuk memanggil kontraktor bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bontang, terkait aktivitas ini,” ujar Rustam.

Sementara Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Maksi Dwiyanto, mengatakan pembangunan PLTU secara masterplan telah sesuai, karena posisi dermaga yang berada di ujung kawasan Salantuko.

Hanya saja izin lingkungan dari PT Graha Power Kaltim (gpk) masih belum memenuhi persyaratan, dan ada beberapa hal yang harus di penuhi dengan menindaklanjuti rekomendasi analisis dan dampak lingkungan (Amdal) yang telah dikeluarkan pihaknya, serta Badan Lingkuhan Hidup (BLH) Bontang.

“Tapi sejauh ini Graha Power Kaltim belum pernah menindaklanjuti ini kepada kami maupun BLH,” kata Maksi.

Senada Pujo Puncoro Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam BLH Bontang mengungkapkan jika kawasan mangrove bisa dimanfaatkan dengan beberapa prosedur, serta ada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) bagi area APL serta lahan milik masyarakat yang tumbuh sendiri.

“Sementara kawasan yang digunakan Graha Power Kaltim merupakan lahan milik dengan tumbuh secara alami. Dan berdasarkan prosedur P43 Kementerian LHK, harusnya terlebih dulu melakukan inventarisasi ke BP2HP sebelum melakukan penebangan,” papar Pudjo.

Kondisi ini dipastikan Komisi 3 akan menjadi perhatian pihaknya, agar tidak ada lagi penebangan mangrove yang tidak sesuai aturan. Terutama yang bersinggungan dengan pengerjaan sejumlah proyek di Kota Bontang.(*)

 

Laporan: Aris

  • 143
    Shares