Sidak Warehouse PT PP di Gunung Telihan oleh DPRD Bontang (Foto: Rahma)
Parlemen

Dprd Minta PLN Area Bontang Garap Proyek Sesuai Aturan

Bontang. Dprd Kota Bontang meminta PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat lebih taat aturan, menyusul adanya gudang (warehouse) peti kemas PT Pembangunan Perumahan (PP), di Jl Soekarno-Hatta Kelurahan Gunung Telihan Bontang Barat. Berisi alat berat untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 30 Megawatt (MW), yang belakangan diketahui tidak memiliki izin dari instansi terkait.

Temuan ini pun menurut DPRD, menambah daftar proyek garapan PLN yang diketahui tidak memiliki izin lengkap di Kota Bontang. Setelah sebelumnya proyek PLTMG juga diketahui tidak memiliki izin lengkap.

“Kami minta PLN bisa memperhatikan hal ini , agar tidak lagi terulang kedepannya. Apapun bentuk pengerjaannya harus ada izin dari Pemerintah,” kata anggota Komisi 2 DPRD Bontang Arif Amd, saat sidak ke lokasi tersebut beberapa waktu lalu.

Senada Wakil Ketua Komisi 3 Dprd Bontang Suhud Haryanto, juga meminta PLN dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, sebelum mengambil keputusan pelaksanaan proyek. Ia juga menyarankan PLN dapat berkonsultasi dengan Dprd, dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini guna meminimalisir kemungkinan buruk.

“Jadi kita bisa cari solusi dan masukan ke PLN untuk proyek yang dikerjakan, jangan sampai hal seperti ini nanti malah membuat pengerjaan tertunda dan berimbas kepada pelayanan listrik bagi masyarakat Bontang,” terang Suhud.

Sebelumnya warehouse milik PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor proyek PLTMG Bontang diketahui tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, meski proyek yang dilaksanakan bersifat sementara.

Hal itu terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Komisi Gabungan Dprd Bontang beberapa waktu lalu.
Dari pengakuan manager PLTD-MG Bontang Ade Wira Kusuma, disebutkan jika lahan ini dijadikan gudang penyimpanan material mesin elektrik, berdasarkan status pinjam pakai yang dilakukan dengan pemilik lahan. Mengingat PLN sudah tidak memiliki lahan yang cukup untuk menyimpan seluruh material.

“Penggunaan lahan sebagai gudang sementara juga sudah kami koordinasikan dengan pihak kelurahan (Gunung Telihan),” ucap Ade.(*)

 

Laporan: Sary | Rahma