Pendidikan

Diduga Ada Pelanggaran, PPDB SDN 005 Bontang Utara Disoal Wali Murid

SDN 005 Bontang Utara

Bontang. Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Loktuan Bontang Utara, diduga menyalahi aturan. Dugaan ini dilayangkan wali murid, yang menyebut selama proses penerimaan peserta didik, panitia PPDB meminta para calon siswa untuk membaca, menulis, dan menghitung.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017, tentang penerimaan peserta didik baru, panitia PPDB dilarang melakukan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) pada tingkat SD. Sebagai upaya menghindari sekolah yang menolak siswa dengan alasan apapun.

Selain itu, PPDB SDN 005 pun kata wali murid, beberapa calon ada yang diminta menjawab pertanyaan dalam bahasa inggris. Permasalahan ini pun akhirnya berujung di meja Komisi I DPRD Bontang, pasca aduan sejumlah wali murid yang merasa dirugikan.

Seperti diungkapkan Muhammad Hasyim, salah satu wali murid saat rapat koordinasi Komisi 1 dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama wali murid. Terkait sistem PPDB SDN 005 Bontang Utara, Selasa 18 Juli 2017.

Menurutnya, selain melakukan tes yang sejatinya tak masuk dalam mekanisme PPDB, persoalan lain yang juga terjadi di SDN 005 diantaranya dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa.

Panitia diduga meloloskan beberapa siswa, yang terbukti tinggal di luar zonasi sekolah, hingga menyebabkan siswa yang seharusnya terakomodir tidak diterima.

“Padahal berdasarkan aturan, calon siswa yang tinggal dekat sekolah diterima melalui jalur zonasi, dan menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Bontang Sunaryo, mengatakan pihaknya akan segera meminta konfirmasi sekolah, mengingat sebelum proses PPDB seluruh Sekolah Dasar telah diingatkan Pemerintah, untuk tidak melakukan tes membaca dan menghitung kepada calon siswa.

“Kami sangat menyayangkan kalau memang hal ini terjadi, apalagi larangan tersebut sesuai instruksi Kementerian. Makanya kami akan segera minta kejelasan pada pihak sekolah,” ujar Sunaryo.

Begitupun untuk dugaan penerimaan siswa yang mengabaikan sistem zonasi, kata Sunaryo, akan diselidiki terlebih dulu oleh Dinas Pendidikan. Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka pihaknya akan memberi sanksi pihak sekolah dengan tegas.

“Jika memang ada siswa yang diterima dari diluar zonasi, akan kami keluarkan,” terangnya.(*)

 

Laporan: Sary & Aris

Click to comment
To Top