Pemerintah

Beban Kerja Menumpuk, Pemkot Bontang Akan Tambah 3 OPD Baru

Graha Taman Praja, gedung gabungan OPD Pemkot Bontang (dok)

Bontang. Pemerintah Kota Bontang akan segera memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, sesuai wacana dan usulan yang diajukan beberapa waktu lalu. Dimana hasil evaluasi tim kelembagaan pemerintah daerah, ditemukan beberapa OPD dengan beban kerja relatif besar, karena adanya penggabungan urusan pemerintahan.

Rencana penambahan OPD baru ini kembali dikemukakan dalam rapat kerja Komisi 1 DPRD dan tim asistensi Raperda Pemkot Bontang belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sub bagian (Kasubag) Hukum Pemkot Bontang Andi Kurnia, mengatakan 3 OPD baru yang akan ditambah diantaranya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Badan Pendapatan Daerah.

Penambahan 3 OPD baru tersebut pun akan menyebabkan 11 OPD mengalami perubahan nomenklatur.

“Jadi nanti tiga OPD baru ini hasil pemisahan dari OPD saat ini, dan berdiri sendiri sesuai kebutuhannya. Seperti Dinas Tenaga Kerja, kita pisah dari Dinas Sosial yang sekarang masih tergabung,” ujar Andi Kurnia.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi 1 Dprd Bontang Bilher Hutahaean, menilai penambahan OPD perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat besarnya beban kerja beberapa OPD saat ini.

Salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), yang belum menampakkan hasil signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak berganti nomenklatur dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

“Maka dengan adanya penambahan nantinya, kami harapkan kinerja OPD di lingkup Pemkot Bontang bisa lebih maksimal, dan menampakkan hasil yang sesuai,” kata Bilher.

Dalam mengawal penambahan tiga OPD baru tersebut, Komisi 1 DPRD pun berencana akan melakukan studi banding ke sejumlah daerah, yang telah menerapkan OPD baru tersebut sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Daerah.

“Kami mendukung upaya penambahan OPD baru ini, agar pelayanan dan tugas yang dilaksanakan terfokus dengan baik,” tambah Bilher.

Diketahui saat ini ada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang, tertuang melalui Perda Kota Bontang nomor 2 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Jika realisasi 3 OPD baru dilakukan, dua pasal dalam perda tersebut pun akan direvisi. Yakni pasal 2 dan pasal 8, yang mengatur susunan perangkat daerah serta kepegawaian.(*)

 

Laporan: Sary 

Click to comment
To Top