Pilkada

Bahas Listrik dan Hutan Lindung, Paslon Walikota Adu Argumen

Bontang. Debat kandidat calon Walikota Bontang berlangsung sengit. Kedua paslon adu argumen pada segmen ke 4. Perdebatan mulai memanas pada sesi tanya jawab dari kedua kubu. Dimana pasangan nomor urut 1 dan 2 saling bergantian memberikan pertanyaan, menjawab dan menyanggah.

Tak kalah menarik, isu politik yang belakangan memanas mencuat dan menjadi senjata kandidat dalam menjatuhkan rivalnya.

Petahana Adi Darma meluncurkan pertanyaan seputar pemanfatan hutan lindung.

“Jika Ibu terpilih menjadi Walikota Bontang, apa yang akan Ibu lakukan jika ada warga yang memanfaatkan hutan lindung, tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku?” ucap Adi Darma. Sontak pertanyaan itu memancing keriuhan para pendukung Adi – Isro.

Menjawab pertanyaan tersebut, Neni Moernaeni berpendapat bahwa penggunaan hutan lindung boleh saja dilakukan, asalkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menghijaukan hutan serta bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah.

“Seperti yang saya lakukan, dengan menggunakan lahan hutan lindung saya sudah membantu pemerintah menghijaukan hutan dengan menanam 5000 lebih pohon mahoni, selain itu diakui atau tidak keterbatasan wilayah daratan memaksa pemerintah untuk mencari lahan alternatif dengan cara enclave” jelas Calon Walikota dari jalur perserorangan tersebut.

Tak mau kalah, Neni Moernaeni membalas pertanyaan paslon incumbent tentang permasalahan listrik.

“Saya melihat akhir – akhir ini sering terjadi pemadaman listrik. Masyarakat tentunya tidak mau tau alasan minus maupun surplus, yang mereka mau hanya tidak mati lampu” ujar Neni,yang juga diiringi sorak sorai pendukungnya.

Adi Darma menjawab, pemenuhan kebutuhan listrik merupakan tanggung jawab PLN, pemerintah hanya bersifat membantu. Selama memimpin Kota Bontang 4 tahun terakhir pemerintah telah mendirikan 11 mega watt, power tersebut cukup membantu PLN dalam memberikan pasokan listrik ke masyarakat.

“Yang harus diingat itu adalah pemenuhan listrik menjadi tanggung jawab PLN, pemeritah hanya membantu dan upaya itu sudah kami lakukan. Selama 4 tahun terakhir ini, kami sudah membangun power plan sebesar 11 MW. Kalau persoalan surplus ataupun defisit memang harus terjadi karena adanya penambahan sambungan baru”, jelas Adi Darma.

 

Laporan : Kartika Anwar

Editor : Revo Adi M

Click to comment
To Top